WISUDA TK-SMP SEBAIKNYA DI TIADAKAN OLEH PEMERINTAH

Oleh: Moh Kholil,S.Hum (Mahasiswa Aktif Magister Ilmu Hukum Ubaya)

 (Tinjauan dari Berbagai Aspek: Pendidikan, Psikologis, dan Sosial)

Wisuda atau upacara kelulusan kerap dianggap sebagai momen sakral dalam perjalanan pendidikan seseorang. Namun, belakangan ini, fenomena wisuda untuk tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai menuai pro dan kontra. Banyak pihak menilai bahwa wisuda untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebaiknya ditiadakan oleh pemerintah. Tinjauan dari berbagai aspek, seperti pendidikan, psikologis, dan sosial, menunjukkan bahwa praktik ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. 

ditinjau dari Aspek Pendidikan sudah Tidak Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar, termasuk TK dan SMP, seharusnya berfokus pada pembentukan karakter, pengenalan nilai-nilai dasar, dan pengembangan kemampuan akademis yang sederhana. Wisuda, yang seringkali diadakan dengan seremoni mewah, justru dapat mengalihkan perhatian dari esensi pendidikan itu sendiri. 

Menurut Dr. Surya, pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, "Wisuda untuk TK dan SMP tidak relevan karena jenjang ini bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan. Anak-anak masih harus melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga upacara kelulusan seharusnya lebih sederhana dan bermakna, bukan berlebihan." 

Selain itu, praktik wisuda seringkali diikuti dengan biaya yang tidak sedikit. Orang tua dipaksa mengeluarkan dana untuk gaun, sewa perlengkapan wisuda lainnya pula, Hal ini bertentangan dengan Permendikbud yang melarang pungutan liar di sekolah. 

Juga seringkali terjadi menghilangkan tujuan awal pendidikan dasar dan menegah, yaitu memupuk dan menumbuhkan karakter sebagai bekal di jenjang selanjutnya, namun pada akhir-akhir ini tujuan mulia itu banyak berupah, yaitu dengan sebatas menunggu moment wisuda saja, fakta dilapangan seperti itu.

Jikalau ditinjau dari Aspek Psikologis,menjadi  Beban Mental bagi Anak , Wisuda yang diadakan dengan seremoni besar-besaran dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak-anak. Mereka dipaksa untuk tampil sempurna di depan banyak orang, padahal usia mereka masih sangat muda. Fakta dilapangan banyak sekali yang terjadi, walau dalam keadaan sakit dipaksa untuk tetap iku wisuda, karena hanya sebagai bentuk pengabadian moment, ini jelas sudah tidak selaras dengan undang undang perlindungan anak.

Psikolog anak, Dra. Rina Mardiati, menjelaskan, "Anak-anak TK dan SMP masih dalam tahap perkembangan emosional yang rentan. Mereka belum siap menghadapi tekanan untuk tampil sempurna dalam acara seremonial seperti wisuda. Hal ini justru dapat menimbulkan stres dan kecemasan." 

Selain itu, wisuda juga dapat menciptakan kesenjangan sosial di antara siswa. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin merasa minder karena tidak mampu membeli pakaian atau aksesori yang mahal untuk acara tersebut. 

Kalua di tinjau dari Aspek Sosial, ia akan Menciptakan Budaya Konsumtif,  Wisuda TK dan SMP seringkali dijadikan ajang pamer status sosial oleh orang tua. Acara yang seharusnya sederhana berubah menjadi ajang kompetisi siapa yang lebih mewah. Hal ini tidak hanya membebani orang tua secara finansial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai materialistik pada anak sejak dini.  Hari ini fakta dilapangan banyak terjadi, demi bisa unjuk seremonial orang tuanya harus rela mengeluarkan uang samapi puluhan juta, seperti menyiwa kuda hias, drumb band, dan seremonial lainnya.

"Anak-anak seharusnya diajarkan untuk menghargai proses belajar, bukan pada seremoni yang berlebihan. Wisuda yang mewah justru mengajarkan mereka untuk mengukur kesuksesan dari hal-hal material," ujar Budi Santoso, seorang aktivis pendidikan. 

Jikalau ditinjau dari Aspek Hukum, ia berpotensi Pelanggaran Peraturan. Penyelenggaraan wisuda yang melibatkan pungutan biaya besar dapat melanggar Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Larangan Pungutan Liar di Sekolah. Selain itu, jika wisuda dilaksanakan tanpa mematuhi protokol kesehatan (misalnya, pada masa pandemi), hal ini dapat melanggar aturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan massal. 

Jadi saya sebagai pemerhati pendidkan dan aktif dalam Pendidikan mnyarankan dan merekomendasikan agara pemerintah meniadakan wisuda Tingkat TK-SMP dan dilakukan seremonial  Sederhana dan Bermakna. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan seremonial agar lebih sederhana dan bermakna. Misalnya, dengan mengadakan upacara kelulusan di sekolah tanpa biaya besar, atau mengganti wisuda dengan kegiatan yang lebih edukatif, seperti pameran karya siswa. 

Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada sekolah dan orang tua tentang pentingnya memfokuskan pendidikan pada proses belajar, bukan pada seremoni yang berlebihan. 

Jadi dapat saya simpulkan Wisuda TK dan SMP sebaiknya ditiadakan atau diatur ulang oleh pemerintah untuk menghindari dampak negatif dari segi pendidikan, psikologis, dan sosial. Pendidikan dasar seharusnya menjadi fondasi bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, bukan ajang pamer atau kompetisi yang tidak sehat. Dengan mengedepankan kesederhanaan dan makna, kita dapat menciptakan generasi yang lebih menghargai proses dan hasil, bukan sekadar seremoni.