Perlukah Politik Sami'na wa Atha'na?

By : Moh Kholil (Anggota Komonitas Santri Traveller )

Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, wacana tentang politik sami'na wa atha'na  menjadi topik yang cukup menarik perhatian. Politik ini bisa didefinisikan sebagai pendekatan yang menekankan kepatuhan dan kepercayaan penuh terhadap pemimpin atau guru. Konsep ini sering dihubungkan dengan sikap patuh tanpa syarat, terutama dalam hal keyakinan agama atau ajaran yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Namun, perlukah politik sami'na wa atha'na diterapkan dalam konteks berpolitik dan kehidupan sosial yang lebih luas?

Matholil berkata dalam tradisi pendidikan pesantren di Indonesia, misalnya, prinsip manut ke guru atau patuh kepada guru adalah salah satu nilai yang sangat dihormati. Para santri dituntut untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga mengamalkan ajaran yang diberikan oleh guru atau kiai mereka. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga adab dan kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Namun, bagaimana jadinya jika prinsip ini diterapkan dalam dunia politik yang lebih luas?

Ada beberapa alasan mengapa prinsip sami'na wa atha'na bisa bermanfaat dalam kehidupan politik. Pertama, politik yang berbasis pada kepercayaan dan kepatuhan dapat meningkatkan stabilitas dalam tubuh organisasi atau pemerintahan. Dengan adanya kepatuhan kepada pemimpin yang dipercaya, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih lancar dan efisien, tanpa terlalu banyak perdebatan yang menghambat proses kerja.

Kedua, politik sami'na wa atha'na bisa menciptakan rasa aman dan kepercayaan kolektif terhadap pimpinan. Dalam masyarakat yang sangat menghormati nilai-nilai agama atau etika tradisional, ada rasa aman ketika masyarakat bisa percaya penuh kepada pemimpin yang mereka anggap sebagai figur moral yang tinggi.

Namun, ada pula risiko ketika politik sami'na wa atha'na diterapkan secara mutlak dalam kehidupan politik. Kepatuhan tanpa kritik dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah mencatat banyak kasus di mana pemimpin atau pejabat yang dipercaya justru menggunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Selain itu, dalam dunia politik modern, ada kebutuhan untuk adanya sikap kritis dari masyarakat. Berbeda dengan pendidikan agama atau pengajaran spiritual, di mana kepatuhan total mungkin membawa manfaat dalam hal pembinaan moral dan spiritual, politik memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemimpin. Tanpa kritik konstruktif dari rakyat, kebijakan yang diambil bisa mengarah pada penyelewengan atau ketidakadilan.

Dalam konteks ini, penting untuk mencari keseimbangan antara sikap patuh dan sikap kritis. Politik yang sehat memerlukan check and balance, di mana pemimpin diberi ruang untuk memimpin tetapi tetap diawasi secara sehat oleh rakyat. Sikap manut ke guru atau sami'na wa atha'na bisa diterapkan sebagai bentuk dasar kepercayaan, namun perlu dibarengi dengan pengawasan yang objektif agar keputusan-keputusan politik tetap bisa diuji dan diperbaiki jika diperlukan.

Politik sami'na wa atha'na memang memiliki kelebihan, terutama dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan pada pemimpin. Namun, dalam konteks politik modern, sikap patuh total tanpa kritik perlu ditinjau kembali. Masyarakat tetap perlu memiliki sikap kritis dan menjaga akuntabilitas pemimpin demi kesejahteraan bersama.

Maka, perlu dicari keseimbangan yang sehat antara sikap patuh dan kritis. Politik yang ideal adalah politik yang mendengar, menaati, tetapi tetap terbuka untuk dikritik dan diawasi, demi tercapainya keadilan dan kebaikan bersama.